Depokupdate-Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Edelweiss, Gedung Balai Kota Depok, Selasa (25/6/2025). Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana.
Dalam sambutannya, Nina menekankan bahwa HLM TPID bukan sekadar agenda rutin, melainkan momen strategis untuk mengevaluasi kondisi inflasi dan menyusun langkah konkret berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Rakor ini adalah ruang evaluasi yang penting, bukan hanya rutinitas. Laporan dari BPS menjadi dasar utama kami dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap dinamika harga kebutuhan pokok,” ujar Nina kepada berita.depok.go.id.
Ia menegaskan, stabilitas inflasi di Kota Depok sangat bergantung pada koordinasi lintas wilayah dan sektor, mengingat Depok bukan daerah penghasil komoditas pangan dan masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Bogor dan Cianjur.
BERITA LAINNYA
“Penting bagi kami untuk menjaga koordinasi dengan daerah pemasok, serta pemerintah pusat dan provinsi. Ini agar pasokan tetap lancar dan harga-harga tetap terkendali,” jelasnya.
Nina juga menyoroti dampak kondisi global, seperti kenaikan harga bahan bakar akibat konflik internasional, yang ikut memicu lonjakan harga berbagai komoditas dan menekan daya beli masyarakat.
“Begitu BBM naik, otomatis ongkos produksi dan distribusi naik. Ini berpengaruh ke semua komoditas. Maka, perlu antisipasi dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemkot Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM), terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui program urban farming dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan.
“Urban farming ini langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Ketika rumah bisa menanam, ketergantungan pada pasar berkurang,” katanya.
Sebagai salah satu komoditas paling fluktuatif, cabai menjadi perhatian utama dalam strategi pengendalian harga. Pemkot Depok bahkan berencana mendistribusikan bibit cabai ke seluruh RT-RW.
“Cabai itu bisa naik drastis, dari Rp40 ribu jadi Rp100 ribu per kilogram. Kalau warga bisa tanam sendiri, bukan hanya hemat, tapi juga mendukung gizi keluarga,” jelasnya.
Berdasarkan data terbaru, inflasi year-on-year (YoY) Kota Depok tercatat sebesar 1,63 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat yang berada di angka 1,47 persen. Namun secara month-to-month (bulanan), Depok justru mengalami deflasi sebesar 0,35 persen.
“Alhamdulillah, inflasi masih terkendali. Bahkan, bulan ini kita mengalami deflasi, sejalan dengan tren di beberapa kota lain di Jawa Barat,” tutup Nina.(***)
