Depokupdate.co – Pemberian gelar Doktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, masih menjadi perhatian masyarakat, terutama dikalangan alumni Universitas Indonesia yang mempertanyakan keabsahan proses penetapan gelar tersebut.
Deolipa Yumara, salah satu alumni Universitas Indonesia (UI) mengatakan, pemberian gelar Doktor tersebut menjadi polemik dan mencoreng almamater kampu UI.
“Kita minta rektor yang baru ini harus serius menangani persoalan tersebut. Kalau memang ditemukan kesalahan dalam proses yudisium, UI harus tegas untuk membatalkan gelar cumlaude Bahlil,” katanya, Selasa, 17 Desember 2024.
Baca Juga Anak-Anak Badui Mendapat Edukasi Kesehatan Gigi Dan Mulut Dari Tim Pengmas UI
Deolipa yang juga seorang praktisi hukum juga menyoroti salah satu poin kritis, terkait dugaan penggunaan data ilegal dalam disertasi Bahlil.
Data yang digunakan itu disebut berasal dari catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), yang sudah mengajukan komplain resmi.
“Jika data dalam disertasinya itu tak akurat atau ilegal, bagaimana mungkin dapat memperoleh gelar Doktor cumlaude?” tegasnya.
Dengan adanya temuan perihal data disertasi yang bermasalah, Deolipa meminta pihak UI untuk bersikap transparan dan membuka hasil investigasi ke publik.
“Sampai saat ini hasil evaluasi masih belum disampaikan secara resmi. Padahal, ini kan sudah menjadi konsumsi publik,” bebernya.
Baca Juga UI Buka Pendaftaran Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Calon Rektor UI Periode 2024-2029
Deolipa juga menuturkan, ada petisi dari alumni UI untuk mengevaluasi dan membatalkan gelar milik Bahlil , yang saat ini sudah mencapai lebih dari 20.000.
Deolipa menegaskan, bahwa hal tersebut adalah sebagai peringatan keras bagi pihak kampus.
“UI tentu saja harus menjaga integritasnya sebagai lembaga akademik. Kalau memang banyak pelanggaran, gelar cumlaude itu sebaiknya dibatalkan untuk menjaga kredibilitas kampus,” paparnya.
Deolipa pun mengingatkan, jika UI tak mengambil langkah yang masuk akal dan transparan, polemik ini bisa terus berlanjut dan memperburuk citra kampus.
“Kami akan terus menuntut kejelasan dari hasil investigasi ini. Bila nantinya gelar tetap diberikan tanpa dasar yang kuat, kami siap untuk mengangkat isu ini kembali,” tutupnya.(Rons)
